GRESIK | KABARPRESISI – Maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media kerap menjadi keluhan para pejabat pemerintahan. Menyikapi hal itu, sejumlah aktivis dari Kabupaten Gresik dan Lamongan sepakat memperkuat sinergi guna menjaga kondusivitas serta menjalankan peran sebagai kontrol sosial yang baik.
Kesepakatan tersebut terungkap dalam acara ngopi bareng yang digelar di kawasan Menganti, Kamis (02/07/2026) sore. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Pimpinan Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan, serta Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ), Miftah Zaeni. Keduanya sepakat untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional, serta saling menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait insiden kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di Kecamatan Wringinanom beberapa waktu lalu. Miftah Zaeni menegaskan bahwa peristiwa itu tidak melibatkan anggotanya.
“Kejadian di Wringinanom kemarin saya sangat prihatin. Saya menegaskan bahwa yang berdemo bukanlah anggota dari Aliansi Alam Bersatu Jaya milik saya,” ujar Miftah kepada awak media.
Aktivis yang juga dikenal sebagai Laskar Joko Tingkir itu menambahkan bahwa dirinya selaku pemegang komando ABJ secara rutin mengimbau seluruh anggota untuk bertindak profesional, mengedepankan etika, serta selalu menjaga ketertiban umum dalam menjalankan tugas.
“Saya tekankan agar selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik bersama semua lembaga dan instansi terkait. Jika anggota mengetahui adanya dugaan penyelewengan dalam birokrasi, maka tugas kita adalah melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Jangan malah membuat gaduh yang justru menimbulkan nilai negatif di mata masyarakat,” tegas Miftah.
Pernyataan tegas itu mendapat apresiasi dari Aris Gunawan, tokoh LSM senior yang cukup dikenal di wilayah Gresik. Seluruh anggota yang hadir pun memberikan tepuk tangan menyambut komitmen yang disampaikan Miftah.
“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Miftah sebagai pimpinan ABJ. Kita sesama kontrol sosial harus saling menjaga, bersinergi, dan mengedepankan koordinasi yang baik. Dengan begitu, masyarakat pun merasa aman dan damai dalam memperoleh informasi terkait jalannya birokrasi pemerintahan,” ujar Aris.
Aris juga menyoroti peristiwa rusuh di Wringinanom sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Menurutnya, penyampaian aspirasi tetap boleh dilakukan, namun harus mengedepankan tata krama dan sopan santun.
“Saya tidak melarang siapa pun untuk menyuarakan pendapat. Namun sebagai orang Jawa, mari kita utamakan budaya sopan santun. Jika ada temuan, laporkan. Kalau masih bisa diselesaikan dengan duduk bersama, kenapa harus demo? Apalagi jika demo itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya paham akhirnya akan seperti apa,” tutur mantan aktivis 1998 itu.
Harapan ke depan, para pemerhati birokrasi pemerintahan dapat bekerja secara profesional dan tegas, serta senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Selain itu, nilai-nilai norma dan etika sebagai masyarakat Jawa juga tetap dijunjung tinggi dalam setiap tindakan.(Huri)
