PASURUAN | KABAR PRESISI – Alih-alih menyongsong generasi emas, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan justru dinilai melenceng dari rel yang diharapkan.
Sejumlah temuan mencengangkan terungkap dalam audiensi antara Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) dan Komisi 4 DPRD setempat, mulai dari makanan tidak layak konsumsi, dugaan mark-up anggaran, hingga praktik eksploitasi tenaga siswa.
Audiensi yang digelar Rabu (11/3/2026) itu menjadi saksi bisu carut-marutnya program strategis nasional tersebut di tingkat tapak. Dua petinggi AJPB, Masroni dan Henry Sulfianto, bergantian membeberkan fakta yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Masroni, Komisioner AJPB, memulai dengan menyoroti anomali tata kelola dan anggaran. Ia memaparkan mekanisme pencairan dana yang mencapai Rp500 juta per SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan nilai bantuan Rp15.000 per porsi. Namun, realitanya, kualitas pangan jauh dari kata layak.
”Ada buah nga ukuran kecil dan tidak layak konsumsi. Seharusnya dengan nilai segitu, kualitas pangan harus sesuai harga eceran tertinggi,” ungkapnya.
Masroni juga menyoroti indikasi keuntungan besar yang dinikmati yayasan penyedia makanan. Ia mencontohkan Yayasan Berkat Bangsa Berjaya yang diperkirakan meraup omzet Rp6 juta per hari per dapur. Ia mencium kelemahan koordinasi dengan Disperindag sebagai celah terjadinya mark-up harga.
”Ini rawan. Supplier ditunjuk langsung ketua SPPG, di mana peran Disperindag? Kasus dana desa Rp1 miliar saja bisa dihukum, ini program dengan nilai fantastis, jangan sampai ada main-main,” ancamnya.
Sementara itu, pria yang akrab disapa Kidemang membawa fakta yang lebih mengerikan di tingkat sekolah. Ia mengungkap keponakannya sendiri di sebuah SMP di Bangil menerima buah naga yang masih mengandung ulat. Ironisnya, siswa yang merekam kejadian tersebut malah mendapat intimidasi.
”Yang seharusnya diidentifikasi adalah penyedia makanan, bukan siswa korban,” ujarnya kesal.
Ia juga menemukan praktik pergeseran tugas siswa di SMPN 1 Bangil, di mana anak-anak disuruh mengangkut kotak makanan dari mobil ke sekolah. Praktik serupa terjadi di tingkat PAUD.
Sorotan paling keras ia tujukan pada dugaan mark-up harga kemasan. “Pisang isi Rp2.000, kotaknya Rp2.500. Jeruk isi Rp2.000, kotaknya Rp2.500. Ini logika apa? Kotak lebih mahal dari makanannya!” sindirnya.
Masroni dan Kidemang kompak mendesak evaluasi menyeluruh. Kidemang meminta Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan segera turun tangan, serta mendorong terbitnya edaran penolakan terhadap pelaksanaan MBG yang tidak sesuai.
Ki Demang, selaku Ketua AJPB, mengonfirmasi temuan tersebut dan berjanji mengawal kasus ini hingga tuntas. Namun, ia mengeluhkan minimnya fasilitas pengaduan. “Kami bingung mau melapor ke mana jika pelaksanaan MBG masih carut-marut. Kami tidak punya kantor,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Pasuruan, Aisha, mengungkapkan bahwa wacana pembangunan kantor perwakilan di Pasuruan sebenarnya sudah ada dan tengah mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan pengaduan masyarakat ke depannya.
Anggota Komisi 4 DPRD Pasuruan, Najib, mempertanyakan sistem pengawasan program. Ia mengaku bingung siapa pengawas di lapangan dan berencana membawa persoalan ini ke Bupati. Ia mendorong Koordinator Wilayah MBG, Aisha, untuk berani memecat yayasan nakal.
”Yang melanggar jangan takut dipecat. Kalau kita lembek, akhirnya tidak ditakuti. Jangan sampai yang dibagikan bukan bergizi, malah beracun,” tegas Najib.
Perwakilan Dinas Pendidikan yang hadir membenarkan adanya siswa yang diperbantukan mengangkut makanan.
“Memang ada sisa-sisa siswa yang diperbantukan untuk mengatur. Itu benar adanya,” akunya, seraya mengaku rutin menerima laporan foto dari lapangan.
Ia mengaku telah menemukan sendiri praktik pelibatan siswa dan berharap hal tersebut segera dievaluasi. “Kami ingin memastikan apakah ini diperbolehkan. Lebih cepat dievaluasi, lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Aisha mengapresiasi temuan AJPB yang akan dijadikan laporan ke pusat. Ia menegaskan pelibatan siswa tidak diperbolehkan dan merupakan tugas relawan. “Kami akan beri waktu satu minggu untuk pembenahan. Jika tidak, SPPG akan ditutup,” ancamnya.
Ia juga mengakui adanya kendala teknis seperti perubahan menu mendadak akibat supplier yang tidak sedia, serta ketidaksesuaian harga dan kualitas. Aisha berterima kasih kepada media dan AJPB yang turut mengawal program MBG di Kabupaten Pasuruan.($@n)
