PASURUAN | KABARPRESISI – Lujeng Sudarta dan Ismail Makky, dua tokoh aktivis yang selama ini dikenal sering bersebrangan pendapat, justru bersatu membentuk Forum Transparansi (FORTRANS).
Inisiatif ini digagas untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
“Publik mungkin terbiasa melihat kami berbeda pendapat, tapi kami sepakat bahwa pengawasan terhadap pemerintahan harus lebih kuat,” ujar Lujeng dalam konferensi pers pembentukan FORTRANS, Jumat (13/06/2025).
Menurutnya, terjadi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan di Pasuruan.
“Fungsi lembaga malah berubah menjadi ajang perebutan kewenangan. Ini berbahaya dan perlu dikoreksi,” tegasnya.
Sementara itu, Ismail Makky menyoroti lemahnya transparansi pengelolaan anggaran daerah.
“Dari efisiensi anggaran hingga alokasi dana pembangunan, tidak ada kejelasan. Jika ke DPRD saja tidak transparan, apalagi ke masyarakat,” kritiknya.
FORTRANS akan fokus pada tiga isu utama:
1. Akuntabilitas Anggaran – Memastikan alokasi dana untuk infrastruktur, pendidikan, dan program rakyat tercatat jelas.
2. Evaluasi Kebijakan – Mengawasi implementasi program pemerintah.
3. Sosialisasi Publik – Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak mereka atas informasi pemerintahan.
“Ini momentum bagi aktivis dan masyarakat untuk lebih vokal mengawal pemerintahan yang bersih,” tandas Makky.
