PASURUAN | KABARPRESISI – Di tengah gelombang perlawanan masyarakat yang menolak pembangunan di kawasan Hutan Tretes, sebuah momentum penting terjadi di lokasi aksi, Minggu (29/3/2026).
Di hadapan ribuan warga yang sejak pagi membentang tekad, H. Sugiyanto, S.T., Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan, hadir langsung untuk menyatakan komitmen politiknya. Kehadirannya menjadi titik balik, mengubah aksi heroik masyarakat menjadi gerakan kelembagaan yang terstruktur.
Dengan mengenakan pakaian khas lapangan, Sugiyanto berdiri di panggung rakyat. Ia membuka orasinya dengan salam, lalu menyampaikan pesan yang menggema di antara spanduk-spanduk yang bertuliskan “Benteng Terakhir Resapan Air” dan “Tolak Alih Fungsi Hutan”.
”Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati seluruh anggota masyarakat peduli hutan, aliansi masyarakat, LSM, wartawan, dan lingkungan yang hadir. Terima kasih pada pagi menjelang siang ini kami hadir di tengah-tengah panggung dalam rangka untuk menerima aspirasi panjenengan terkait alih fungsi hutan,” ujarnya mengawali pidato.
Sugiyanto menjelaskan bahwa Pansus yang ia pimpin dibentuk pada Oktober lalu. Selama hampir enam bulan, pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, mulai dari Perhutani, Kecamatan Prigen, hingga menelusuri tanah pengganti yang berada di Kabupaten Blitar dan Malang.
”Kami sudah komitmen untuk selalu menjaga suka dan duka bersama. Saya tidak akan memberikan ruang sehingga investor dapat mencaplok daerah kita,” tegasnya dengan nada berapi-api.
Ia membuka fakta kelam di balik rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, proses tukar menukar kawasan hutan ini terjadi di luar sepengetahuan masyarakat, bahkan berlangsung sejak tahun 2004.
“Saya yakin semuanya tidak akan tahu. Baru panjenengan semua sadar ketika tahun 2011 ada sebuah PT yang akan menebang kawasan hutan yang saat ini beralih menjadi PT Stasiun Kota. Tahun 2011, kami bersama masyarakat Kelurahan Pecalukan sudah melakukan penolakan, sama seperti yang panjenengan lakukan sekarang ini,” kenangnya.
Mengaitkan dengan narasi perjuangan masyarakat yang terus membara, Sugiyanto menyampaikan kabar penting. Menurutnya, gerakan massa yang masif dan kerja politik Pansus telah membuat investor mulai mundur.
“Alhamdulillah, dari gerakan Pansus dan gerakan masyarakat, investor sudah menggagalkan diri dari pembangunan. Mereka sudah menyadari bahwa kejadian alam di negara kita ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Baratbukanlah suatu pengembang yang tidak memiliki izin.
Daerah kita yang akan dijadikan sebenarnya sudah beralih dari kawasan hutan menjadi sertifikat hak guna bangunan, tapi alhamdulillah kemarin PT Stasiun Kota sudah meninggalkan diri dalam hal pembangunan real estate,” paparnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun konsep real estate telah ditinggalkan, rencana pembangunan resort atau wisata terpadu yang mencakup hotel, penginapan, dan restoran masih mengintai. Karena itu, perjuangan belum usai.
Dengan suara yang sesekali tersendat karena kondisi kesehatan, namun tetap tegar berdiri, Sugiyanto memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti.
”Oleh karena itu, dukungan panjenengan semua pagi hari ini adalah sekaligus penyemangat kami. Insya Allah di akhir bulan April ini rekomendasi akan kami keluarkan dari Pansus,” janjinya disambut sorak warga.
Ia juga menyampaikan pesan solidaritas dari 14 anggota Pansus yang meskipun tidak semuanya hadir fisik karena berbagai kendala ada yang bertugas partai, ada yang terkena musibahnamun tetap satu visi.
”Teman-teman yang tidak hadir di sini bukan karena tidak mau hadir. Mereka semua menyampaikan salamnya kepada panjenengan semuanya. Insya Allah, mereka semua bersama-sama dengan panjenengan semuanya, bersatu padu,” ujarnya.
Menutup orasinya, Sugiyanto mengutip pesan sang pendiri bangsa yang menjadi filosofi perjuangannya.
”Saya ingat apa yang dikatakan oleh founding father kita: menangislah dan tertawalah dengan rakyat. Hari ini kami buktikan, kami akan menangis dan tertawa bersama panjenengan semuanya. Kalau kita sakit, kita akan sakit semuanya. Kalau kita bahagia, kita akan bahagia semuanya,” pungkasnya.
Pernyataan ini seakan menjawab seruan masyarakat dalam aksi sebelumnya yang menuntut pertanggungjawaban hingga ke tataran birokrasi dan legislatif.
Kini, Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan resmi menjadi ujung tombak perjuangan rakyat, mengawal agar janji yang diucapkan di panggung aksi tidak berakhir sebagai angin lalu, melainkan menjadi landasan hukum yang mempertahankan Hutan Tretes sebagai “benteng terakhir” penyangga kehidupan warga Pasuruan.($@n)
