PASURUAN | KABAR PRESISI – Suasana di lokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Purwosari, hari ini, diwarnai kekecewaan. Rencana mediasi antara Persatuan Pemuda Peduli Masyarakat Bawah (P3MB) dengan Yayasan Cinta Suroya Abadi kandas di tengah jalan.
Pasalnya, pihak yayasan secara sepihak membatalkan agenda yang telah disepakati bersama, hanya sehari sebelum pertemuan penting tersebut digelar.
Pembatalan mendadak itu disampaikan langsung melalui Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG), tanpa kehadiran perwakilan resmi dari yayasan.
Ketua P3MB, Masroni, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai ketidakhadiran yayasan adalah bentuk ketidaktransparanan yang mencederai semangat program pemerintah yang menyasar gizi anak-anak ini.
“Ini sangat mengecewakan. Harusnya mereka transparan, justru mereka menghindar,” ujar Masroni dengan nada kesal, Senin (02/02/2026).
Meskipun mediasi batal, Masroni bersama jajaran Forkopimca Purwosari dan Kepala Desa Cendono tetap hadir di lokasi MBG.
Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan, para tokoh masyarakat ini justru disambut dengan pemandangan yang memprihatinkan. Fasilitas ruang pertemuan sama sekali tidak disediakan, memaksa para tamu kehormatan untuk berdiskusi di luar ruangan.
Puncak kekesalan P3MB bukan hanya soal pembatalan mediasi, tetapi juga temuan mereka di lapangan terkait pengelolaan program.
Masroni dengan lantang mengingatkan mitra dan yayasan pengelola SPPG agar tidak menjadikan program Makan Bergizi Gratis sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Menurutnya, indikasi penurunan kualitas menu mulai terlihat jelas, diduga kuat demi menekan biaya produksi.
“Yayasan ini setiap hari mendapat jatah Rp 6 juta dari program. Supplier ditentukan sendiri oleh mereka. Ini yang jadi masalah! Kita lihat sendiri menunya: apel asam, roti sosis, buah naga yang kecil-kecil, bahkan pisang yang masih mentah,” kecam Masroni dengan nada geram.
Ia menduga, praktik ini dilakukan semata-mata agar keuntungan yang diraup yayasan dan supplier semakin besar, namun kualitas gizi yang diterima anak-anak justru jauh dari harapan.
“Dengan kejadian ini, kinerja para pengawas patut dipertanyakan. Jika ini dibiarkan, kita harus berani mengusut tuntas. Ini uang rakyat! Jika ada indikasi tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, kami desak agar diproses secara hukum,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kepala SPPG dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa semua proses belanja dan penentuan harga sepenuhnya menjadi wewenang supplier.
Namun, penjelasan tersebut justru semakin memicu pertanyaan tentang peran pengawasan yayasan dan pemerintah dalam menjaga kualitas program bergengsi ini.
Hingga berita ini diturunkan, Yayasan Cinta Suroya Abadi belum memberikan konfirmasi resmi terkait pembatalan mediasi dan berbagai tudingan yang dilayangkan P3MB.
Pertemuan yang semestinya menjadi ruang klarifikasi, justru berakhir dengan segudang pertanyaan dan kekecewaan yang mendalam.(San/tim)
