PASURUAN | KABAR PRESISI – Pertanyaan kritis dari seorang aktivis Bupati LIRA Kabupaten Pasuruan bernama Muslim menjadi sorotan dalam audiensi DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak penggusuran di depan Pasar Bangil, Rabu (24/12/2025).
Audiensi yang difasilitasi YLBH Sarana Keadilan Rakyat itu berhasil mendorong komitmen solusi, termasuk tawaran relokasi ke eks Terminal Bangil dari Disperindag.
Kehadiran Muslim dalam forum yang dihadiri anggota Komisi 1 dan 2 DPRD serta Disperindag itu menyiratkan ketidakpuasan terhadap proses kebijakan. Dengan lugas, ia mempertanyakan landasan dan transparansi kebijakan penggusuran yang menimpa rekan-rekannya.
“Apakah penggusuran ini perintah menyeluruh se-Kabupaten? Sosialisasinya sudah menyeluruh?” tanyanya, menyoroti kemungkinan adanya kesenjangan informasi.
Pertanyaan Muslim tidak berhenti di situ. Ia menilai kebijakan yang berjalan selama ini tidak konsisten dan menuntut keadilan yang sederhana.
“Para PKL hanya minta diizinkan berusaha,” ujarnya, mewakili aspirasi dasar ratusan pedagang yang penghidupannya terancam.
Aspirasi serupa disampaikan Wakil Ketua Paguyuban PKL, Muhammad Nurzuki, yang menegaskan bahwa persoalan ini adalah “urusan perut”. Ia meminta kelonggaran untuk berjualan, setidaknya hingga relokasi permanen disiapkan. “Kalau tempat relokasi belum ada terus kami digusur, kesejahteraan rakyat di mana?” tanyanya retoris.
Komentar kritis lainnya datang dari Wahyu dari YLBH Sarana Keadilan Rakyat. Selain mengusulkan izin berjualan sementara, ia menyoroti ketimpangan penegakan aturan.
“Kenapa yang di pasar ditertibkan, sementara pelanggaran jelas di Jalan Kancil Mas hingga Kauman-Alun-alun dibiarkan?” tanyanya.
Menanggapi berbagai masukan itu, Plt. Kepala Disperindag, Mita, menegaskan komitmen pada ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Sebagai solusi jangka panjang, Disperindag secara resmi menawarkan lokasi relokasi di area eks Terminal Bangil (Jalan Apel). “Kami sedang menyiapkan relokasi yang tepat di sana,” jelas Mita.
Wakil Ketua DPRD, Adinda Denisa, mengapresiasi dialog tersebut. Ia menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan kritis seperti yang disampaikan Muslim dan lainnya adalah bahan penting untuk kebijakan yang lebih baik.
Dinda mendesak evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme sosialisasi kebijakan dan penataan kota.”Ini tak boleh berhenti di sini. Harus ada follow-up,” tegasnya, menjamin bahwa aspirasi masyarakat telah didengar dan akan ditindaklanjuti.
Dengan adanya ruang dialog yang mempertemukan suara kritis pedagang, lembaga advokasi, dan pemangku kebijakan, audiensi ini menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat, termasuk pertanyaan keras tentang kejelasan dan keadilan kebijakan, akhirnya mendapatkan saluran dan perhatian yang serius.($@n)
