PASURUAN | KABARPRESISI – Polemik Kopi Kapiten masih menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat hingga saat ini. Prahara bermula dari adanya pencoretan wajah mantan Bupati Pasuruan di gelas kopi Kapiten dan berlanjut aksi demonstrasi hingga terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kabupaten Pasuruan.
Tujuan Pansus ini dibentuk untuk mengurai permasalahan Kopi Kapiten. Dan diketahui Pansus yang digelar kali ini, sudah yang kedua kalinya pada Kamis (21/03/2024)
Bertempat di Gedung aula Rapat DPRD Kabupaten Pasuruan, Pansus memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, Baperida, Dinkop, serta Bagian Hukum.
Dalam pansus perdana yang digelar beberapa hari yang lalu, terungkap bahwa Pemkab Pasuruan sudah menghanyutkan anggaran yang sangat besar untuk program Kapiten selama tujuh tahun terakhir yakni sekitar Rp 10 Miliar. Tak ayal membuat para Politisi beranggapan, hal ini sangat buang-buang anggaran, tanpa mempertimbangkan unsur manfaat yang akan didapatkan.
Kasiman misalnya, salah satu anggota Pansus Tata kelola Kapiten dari Politisi Fraksi Gerindra, dirinya mengatakan,” uang anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kapiten ini terlalu besar.
Dari data yang didapat sesuai dengan DPA, anggaran Kapiten mencapai Rp10,350 miliar yang digelontorkan selama 2015 hingga 2023.
“Yang jadi pertanyaan, lanjut Kasiman pada kesempatannya, apakah ada regulasi yang mendasari pemerintah sehingga mereka berani membuat fokus kebijakan untuk Kopi Kapiten. Apalagi, Kapiten yang dibranding dalam logonya ditempel wajah mantan Bupati Pasuruan. Dia menyebut Kapiten tidak ada dalam RPJMD,” paparnya
Ia pun Menegaskan,” Anggaran sebesar ini padahal bisa untuk kegiatan lainya. Seperti mendukung sektor pertanian, misalnya untuk pertanian padi, jagung, dan tembakau. Berarti anggaran terbuang sia sia. Kopi Kapiten ini hanya brand, tidak punya otoritas untuk memproduksi, karena memang Pemkab tidak punya kebun kopi. Pengibaratan yang sama dalam hal ini seperti pemerintah membiayai Alfamart atau Indomaret yang tak punya kebun tebu tapi jualan gula, tak punya kebun semangka tapi jualan buah,” Jelas Kasiman.
Sementara itu, perihal ini Kepala DKPP Kabupaten Pasuruan Lilik Widji dalam kesempatannya mengatakan,” anggaran Rp 10 Miliar itu bukan hanya untuk petani kopi, tapi untuk pengembangan kopi di delapan kecamatan. Ada sebanyak 163 kelompok tani dari delapan kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang sudah memiliki brand sendiri-sendiri.
Lanjut Lilik menambahkan,” Dalam RPJMD ada program peningkatan produksi Perkebunan. memang yang Namanya program kegiatan itu tidak berbunyi komoditas tertentu,” tutupnya singkat (San)
