PASURUAN | KABARPRESISI — Polemik dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kian memanas. Warga bersama Inspektorat, Camat Purwosari, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, DPMD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggelar audiensi untuk membahas persoalan tersebut di salah satu ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Dalam pertemuan yang berlangsung alot pada Senin (9/11/2026) itu, warga menuntut Kepala Desa Bakalan segera diberhentikan dari jabatannya. Mereka juga mendesak agar dugaan penyelewengan Dana Desa segera diproses secara hukum. Warga menilai oknum kepala desa terbukti diduga menyelewengkan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Perwakilan warga, M. Samsul Huda, mengungkapkan sejumlah poin yang disampaikan dalam audiensi. Salah satunya, warga meminta agar kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara yang terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan DD tahun 2023–2024 segera mengundurkan diri, dan proses hukum segera dilaksanakan. Temuan dugaan penyelewengan DD juga agar segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (APH).
”Intinya besok hari Selasa, Kabupaten itu ada solusi atau bisa menjembatani masyarakat terkait masalah problem yang ada di masyarakat. Di situ poin-poin yang saya sampaikan agar supaya kades dan sekdes dan bendahara yang terlibat di kasus DD tahun 2023–2024 itu segera mengusulkan mengundur diri. Intinya seperti itu poin satunya,” ujar Samsul Huda.
Selain persoalan DD, warga juga menyoroti dugaan proyek fiktif. Menurut mereka, pembangunan jembatan yang seharusnya masuk pada tahun 2023 justru belum dibangun, namun sudah tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada 2025. Tak hanya itu, proyek CCTV juga diduga fiktif.
”Terkait masalah jembatan, jembatan itu sudah masuk waktu itu tahun 2023, karena mungkin karena acaranya itu gimana akhirnya muncul 2024. Proyek fiktif jembatan belum dibangun tapi di-SPJ-kan 2025. Terkait CCTV juga fiktif. Ada yang tanya kepala desa, segera menindaklanjuti. Intinya selaku perwakilan dari desa,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Inspektorat mengungkapkan telah menemukan adanya temuan terkait audit pada tahun 2025 beserta kerugian negara. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyatakan bahwa sudah ada pengembalian atas kerugian tersebut.
Warga pun mempertanyakan mekanisme pemecatan kepala desa. Mereka meminta agar kepala desa diberikan Surat Keputusan (SK) pemberhentian, dan untuk segera audit terkait penemuan di tahun 2023 dan 2024.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha, menegaskan bahwa pemberhentian kepala desa harus melalui mekanisme yang berlaku. Tidak serta-merta kepala desa langsung diberhentikan.
Audiensi yang digelar tampak tidak menemukan titik temu. Warga Desa Bakalan, Purwosari, pun berencana melaksanakan aksi pada 10 November besok sebagai bentuk desakan atas tuntutan mereka.($@n)
