PASURUAN | KABAR PRESISI – Pemasangan pagar baru di lingkungan SMP Negeri 1 Bangil memantik kritik dari sejumlah pihak, termasuk aktivis dan penggiat kontrol sosial.
Kebijakan yang disebut-sebut bertujuan menghentikan kebiasaan siswa jajan di pedagang kaki lima (PKL) pinggir jalan, dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merampas ruang publik.
Salah satu penentang kebijakan itu adalah Sugito, aktivis senior yang juga warga Bangil, Pasuruan. Kepada media, Kamis (11/12/2025), Sugito menyampaikan tiga poin keberatan mendasar.
Pertama, soal urgensi dan efektivitas. Menurut Sugito, pagar bukan solusi jitu untuk mencegah anak jajan di luar. “Pagar bukan jaminan. Siswa tetap bisa keluar dari pintu lain. Lebih baik pembinaan intensif oleh wali kelas, disertai sanksi dan pengawasan melalui CCTV,” ujarnya.
Kedua, terkait status lahan. Sugito menegaskan bahwa lahan yang dipagar bukan sepenuhnya milik sekolah. “Itu bukan tanah SMPN 1 Bangil. Di belakang pagar bahkan ada saluran irigasi. Sangat keliru jika fasilitas umum (fasum) dipagari dengan dalih mengatur jajan siswa,” tegasnya.
Ketiga, pagar justru menciptakan bahaya baru. Jarak antara pagar dan badan jalan yang tersisa hanya sekitar satu meter, ruang sempit yang justru dimanfaatkan PKL untuk berjualan.
“Kondisi ini malah memicu titik rawan. Anak-anak yang jajan akan terhimpit di jalur sempit, berhadapan dengan jalan raya yang merupakan jalur cepat. Risiko kecelakaan sangat tinggi,” papar Sugito.
Ia juga mengingatkan aspek tanggung jawab hukum. “Jika terjadi insiden akibat kondisi ini, pihak sekolah harus siap mempertanggungjawabkannya,” imbuhnya.
Dalam hal ini Sugito menyatakan telah melaporkan persoalan ini kepada Kabid (Kepala Bidang) dan Kadis (Kepala Dinas) Pendidikan setempat. Namun, menurut penuturannya, respons yang diterima saling melempar tanggung jawab.
“Kadis menyuruh saya ke Kabid, dan Kabid malah menyuruh saya kembali ke sekolah untuk konfirmasi. Saya justru meminta Kadis turun langsung memeriksa lokasi karena kondisi di sana sangat rawan dan bisa menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan,” pungkas pria yang akrab disapa Mbah Kung ini.
Inti kritik ini menekankan bahwa penyelesaian persoalan disiplin siswa tidak boleh mengorbankan hak publik dan justru menimbulkan ancaman keselamatan baru.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMP Negeri 1 Bangil belum memberikan pernyataan resmi menanggapi berbagai keberatan tersebut.
Upaya tim untuk mendapatkan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Sekolah pun tidak direspons. Tim media akan terus mendalami perkembangan kasus ini.($@n/tim)
