PASURUAN | KABARPRESISI – Perayaan Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Pasuruan ke-1096 yang digelar di Kecamatan Tutur, Kamis (25/9), menuai sorotan tajam. Alih-alih dikenang sebagai perayaan meriah, acara karnaval tersebut justru dibayangi sejumlah dugaan pungutan liar (pungli) dan kejanggalan dalam penyelenggaraannya.
Seorang warga Tutur yang enggan disebutkan namanya (diberi pseudonim Kasimin) mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyoroti dua masalah utama: ketidaktransparanan anggaran dan dampak acara terhadap aktivitas pendidikan.
“Yang membuat heran, demi acara karnival ini, ada sekolah yang sampai terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar. Apakah ini sudah ada pemberitahuan resmi ke dinas pendidikan?” tanya Kasimin, mempertanyakan prosedur yang ditempuh.
Tidak hanya itu, Kasimin juga mengungkapkan dugaan praktik jual-beli kursi penonton. Kursi VIP di area depan panggung utama disebut-sebut dijual seharga Rp100 ribu, sedangkan untuk kategori Premium Seat mencapai Rp150 ribu. “Hanya untuk bisa duduk di depan panggung saja harus bayar. Kok bisa begitu?” keluhnya.
Dugaan pungli juga menyeruak dari para pedagang kaki lima (PKL) yang berpartisipasi. Informasi yang beredar menyebutkan, setiap pedagang diminta menyetor uang antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Bahkan, peserta karnaval yang ingin mendapatkan nomor urut pertama juga diduga harus membayar sejumlah uang.
Lebih lanjut, Kasimin mempertanyakan dasar hukum panitia penyelenggara. “Seharusnya ada Surat Keputusan (SK) resmi untuk acara sebesar ini. Tidak bisa sembarang orang tiba-tiba menjadi panitia,” tegasnya. Ia menduga kuat ada pihak lain yang menjadi pengendali di balik layar, sementara panitia lapangan terlihat kebingungan.
Saat dikonfirmasi, Camat Tutur membenarkan keterlibatan pihak kecamatan, namun hanya sebatas pada rapat koordinasi bersama kepolisian dan dinas terkait untuk urusan keamanan. “Untuk teknis acara dan operasional di lapangan, itu sepenuhnya merupakan ranah panitia,” ujarnya singkat, melepas tanggung jawab atas berbagai dugaan yang muncul.
Hingga berita ini diturunkan, Aris yang tercatat sebagai Ketua Panitia karnival masih belum memberikan keterangan atau klarifikasi atas berbagai tuduhan tersebut. ($@n/mal/tim).
